Komisi VII Dorong Pemanfaatan Energi Panas Bumi Dimaksimalkan

23-06-2014 / KOMISI VII

Ketua Tim Kunjungan Spesifik Komisi VII DPR Jamaludin Karim  menyatakan, penggunaan energy panas bumi akan menjadi sumber energy andalan seiring dengan menipisnya cadangan minyak bumi. Penggunaan energy panas bumi diyakini akan semakin meningkat, selain ramah lingkungan dengan tingkat emisi rendah juga tersedia cukup besar di Indonesia.

Potensinya paling besar di dunia tetapi justru pemanfaatnya masih terdendah. Ini yang akan kita dorong lebih maksimal,” kata Jamaludin saat menggelar pertemuan dan mengunjungi PLTP Lahendong 1 dan 2 di Sulawesi  Utara Jumat (20/6).

Menurut Jamaludin Karim, sesuai target kebijakan energy nasional dimana tahun 2020 pemanfaatan PLTP mencapai 50%.  Salahsatu target yang akan dicapai adalah program percepatan pembangunan pembakit listrik 10 ribu MW  dengan pemanfaatn energy baru dan terbarukan.

Khusus pengembangan PLTP total proyek yang akan dibangun 52 proyek dengan kapasitas 4.965 MW. Mengingat  beberapa proyek mengalami hambatan dintaranya pembebasan lahan, amdal, regulasi maka hal itu akan berdampak pada tidak tercapainya target FPP II pada tahun 2016.

Kami sangat berharap adanya informasi komprehensif menyangkut operasional  PLTP Lahendong I, 2, 3 dan 4 serta Lahendong 5 dan 6 termasuk perkembangan realisasi  untuk ditindaklanjuti. Apalagi beban subsidi makin membengkak, sehigga pengembagan PLTP harus dimaksimalkan,” tegasnya.

Anggota Tim Asmin Amin menambahkan Komisi VII sangat aktif melakukan kunjungan ke berbagai daerah khususnya terkait alternative pemanfaatan energy non BBM  akibat meningkatnya subsidi BBM.  Karena itu ia melihat potensi  PLTP perlu lebih dimaksimalkan termasuk peningatan investasi panas bumi sebab konsumsi BBM terus membengkak.

Sementara itu anggota Tim Juhainie Alie menyatakan masalah konversasi yangmenjadi salah hambatan dalam pemanfaatn energy panas bumi sudah dibahas Pansus RUU Panas Bumi yang sekarang tengah dibahas Pansus DPRMasalah itu kata dia,  sudah ada kerja sama dengan Menhut dengan Men ESDM dan akan ada peraturan yang akan dituangkan dalam RUU Panas Bumi. Permasalahan yang ditemui di PLTP Lahendong ini akan menunjang dan menjadi bahan tambahan dalam proses penyelesaian RUU Panas Bumi yang dijadwalkan akan selesai pada awal Juli mendatang.

Dalam penjelasannya kepada Tim Komisi VII DPR, Direktur Keuangan PT Pertemina Geothermal Energi Hadi Karyono mengatakan,  Indonesia mempunyai 299 titik energy panas bumi yang tersebar dari Sumatera hingga Papua dengan  potensi 28,67 Gega Watt (GW). Sementara yang terpasang baru 1,3 GW atau baru sekitar 4 persen.  Di AS  memiliki potensi  23 GW  yang dipakai sudah 13 %, Philipina 6 GW tetapi sebagian besar telah dimanfaatkan dan Meksiko sudah 20% dimanfaatkan.

Jadi pemanfaat energy panas bumi Indonesia paling rendah, makanya perlu sama-sama dibesarkan supaya pengurangan subsidi BBM bisa terlaksana,” ujarnya.

Ditambahkan Hadi Karyono, dari 299 titik baru sekitar 53 dieksplorasi, sebanyak 48 titk terletak di area umum sehingga sulit melakukan pembebasan lahan. Sebagian lain di hutan konservasi dan 18 % di hutan lindung  serta 16 persen di hutan produksi.  Dari yang 16 persen ini  secara potensi geothermal mencapai 21,25 GW jadi kira-kira  6,157 GW  ada di area hutan konservasi dan  23 % di hutan lindung dan yang di area bebas  sebanyak 25%. “ Disinilah yang menjadi masalah, regulasi hutan konservasiPotensinya luar biasa tapi perlu usaha keras untuk berproduksi,” papar Karyono. (mp), foto : mastur prantono/parle/hr.

BERITA TERKAIT
Program MBG Diluncurkan: Semua Diundang Berpartisipasi
06-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Gizi Nasional dijadwalkan akan meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hari ini, Senin, 6 Januari 2025....
Komisi VII: Kebijakan Penghapusan Utang 67 Ribu UMKM di Bank BUMN Perlu Hati-Hati
04-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti rencana pemerintah yang akan menghapus utang 67 ribu...
Pemerintah Diminta Tingkatkan Daya Saing Produk UMKM dan Ekonomi Kreatif Indonesia
03-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini dituntut untuk menata dan...
Dina Lorenza Dukung Kenaikan PPN: Harus Tetap Lindungi Masyarakat Menengah ke Bawah
24-12-2024 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Dina Lorenza mendukung rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen...